Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak
Indonesia Kacau - Hallo Masyarakat Indonesia Seputar Politik Indonesia, Pada Seputar Politik Indonesia Akan Membahas Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak
Indonesia Kacau, Saya Telah Menyiadakan Seputar Politik Indonesia Yang Berkaitkan Tentang Kemajuan/Keterpurukan Bangsa Indonesia . mudah-mudahan isi Artikel Politik Kali ini Dapat Anda Mengerti. okelah, ini dia Artikel Politik Kali ini.
Tokoh : Jokowi
Judul Artikel : Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Wakil Ketua Awam Partai Gerindra Fadli Zon sependapat dengan tagar #2019GantiPresiden yang baru-baru ini viral di media sosial. Tokoh : Jokowi
Judul Artikel : Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Berdasarkan Fadli, sebagian kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi tak berpihak pada rakyat.
\"Aku sepakat 100 persen.
Tahun 2019 apabila bagi kami di Gerindra pasti sependapat 100 persen semestinya ganti presiden seandainya enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya sebab kebijakan-kebijakannya itu tak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan,\" ujar Fadli di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Fadli malahan mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi yang menandatangani Aturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 seputar Pemakaian Daya Kerja Asing.
Fadli beranggapan semestinya pemerintah membikin kebijakan yang melindungi para petani.
Tetapi dikala kita lagi kuat, produksi lagi naik-naiknya kita seharusnya ekspansif membuka jalan masuk pasar dari luar agar mendapatkan produk dari Indonesia,\" sebut Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Regulasi Presiden Nomor 20 Tahun 2018 seputar Pemakaian Energi Kerja Asing.
Perpres ini diinginkan dapat memudahkan kekuatan kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan pembetulan ekonomi nasional.
Dalam perpres ini diceritakan, tiap pemberi kerja TKA yang mengaplikasikan TKA mesti mempunyai agenda pemakaian kekuatan kerja asing (RPTKA) yang dilegalkan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Tetapi, pemberi kerja TKA tak seharusnya mempunyai RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang yaitu:
a. pemegang saham yang menjabat member direksi atau member dewan komisaris pada pemberi kerja TKA
b. pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing
c. TKA pada macam profesi yang diperlukan pemerintah. Untuk profesi yang bersifat darurat dan mendesak, berdasarkan perpres ini, pemberi kerja TKA bisa mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan peresmian RPTKA terhadap menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari kerja sesudah TKA berprofesi. Dalam perpres ini juga ditegaskan, tiap-tiap TKA yang berprofesi di Indonesia seharusnya mempunyai visa tinggal terbatas (vitas) untuk berprofesi yang dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA terhadap menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peraturan dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.
Permohonan vitas sebagaimana dimaksud sekalian bisa diciptakan permohonan izin tinggal sementara (itas).
Izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali dikasih paling lama dua tahun dan bisa diperpanjang cocok dengan ketetapan aturan perundang-undangan.
Demikianlah Artikel Devisa Kali ini Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Sekian Artikel Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak
Indonesia Kacau, mudah-mudahan bisa dipahami anda semua. baiklah, sekian artikel kali ini, Salam Indonesia.
Komentar
Posting Komentar