Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Sekiranya Tak Indonesia Kacau
Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Sekiranya Tak
Indonesia Kacau - Hallo Masyarakat Indonesia Seputar Politik Indonesia, Pada Seputar Politik Indonesia Akan Membahas Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Sekiranya Tak
Indonesia Kacau, Saya Telah Menyiadakan Seputar Politik Indonesia Yang Berkaitkan Tentang Kemajuan/Keterpurukan Bangsa Indonesia . mudah-mudahan isi Artikel Politik Kali ini Dapat Anda Mengerti. okelah, ini dia Artikel Politik Kali ini.
Tokoh : Jokowi
Judul Artikel : Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Sekiranya Tak Indonesia Kacau
Wakil Ketua Lazim Partai Gerindra Fadli Zon sependapat dengan tagar #2019GantiPresiden yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Tokoh : Jokowi
Judul Artikel : Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Sekiranya Tak Indonesia Kacau
Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Sekiranya Tak Indonesia Kacau
Berdasarkan Fadli, sebagian kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi tak berpihak pada rakyat.
\"Aku sepakat 100 persen.
Tahun 2019 jikalau bagi kami di Gerindra pasti sepakat 100 persen wajib ganti presiden jika enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya sebab kebijakan-kebijakannya itu tak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan,\" ujar Fadli di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Fadli malah mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi yang menandatangani Aturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 perihal Pengaplikasian Daya Kerja Asing.
Fadli beranggapan harus pemerintah membikin kebijakan yang melindungi para petani.
Tetapi dikala kita lagi kuat, produksi lagi naik-naiknya kita sepatutnya ekspansif membuka jalan masuk pasar dari luar agar mendapatkan produk dari Indonesia,\" sebut Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Regulasi Presiden Nomor 20 Tahun 2018 perihal Penerapan Kekuatan Kerja Asing.
Perpres ini diinginkan dapat memudahkan kekuatan kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan pembenaran ekonomi nasional.
Dalam perpres ini diceritakan, tiap-tiap pemberi kerja TKA yang memakai TKA mesti mempunyai agenda penerapan kekuatan kerja asing (RPTKA) yang dilegalkan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Melainkan, pemberi kerja TKA tak mesti mempunyai RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang adalah:
a. pemegang saham yang menjabat member direksi atau member dewan komisaris pada pemberi kerja TKA
b. pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing
c. TKA pada ragam profesi yang diperlukan pemerintah. Untuk profesi yang bersifat darurat dan mendesak, berdasarkan perpres ini, pemberi kerja TKA bisa mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan peresmian RPTKA terhadap menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari kerja sesudah TKA berprofesi. Dalam perpres ini juga ditegaskan, tiap-tiap TKA yang berprofesi di Indonesia harus mempunyai visa tinggal terbatas (vitas) untuk berprofesi yang dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA terhadap menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang tata tertib dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.
Permohonan vitas sebagaimana dimaksud sekalian bisa dihasilkan permohonan izin tinggal sementara (itas).
Izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberi paling lama dua tahun dan bisa diperpanjang layak dengan ketetapan regulasi perundang-undangan.
Demikianlah Artikel Devisa Kali ini Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Sekiranya Tak Indonesia Kacau
Sekian Artikel Fadli Zon: Aku Sependapat 100 Persen #2019GantiPresiden, Sekiranya Tak
Indonesia Kacau, mudah-mudahan bisa dipahami anda semua. baiklah, sekian artikel kali ini, Salam Indonesia.
Komentar
Posting Komentar