Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak
Indonesia Kacau - Hallo Masyarakat Indonesia Seputar Politik Indonesia, Pada Seputar Politik Indonesia Akan Membahas Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak
Indonesia Kacau, Saya Telah Menyiadakan Seputar Politik Indonesia Yang Berkaitkan Tentang Kemajuan/Keterpurukan Bangsa Indonesia . mudah-mudahan isi Artikel Politik Kali ini Dapat Anda Mengerti. okelah, ini dia Artikel Politik Kali ini.
Tokoh : Jokowi
Judul Artikel : Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Wakil Ketua Awam Partai Gerindra Fadli Zon setuju dengan tagar #2019GantiPresiden yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Tokoh : Jokowi
Judul Artikel : Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Berdasarkan Fadli, sebagian kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi tak berpihak pada rakyat.
\"Aku sependapat 100 persen.
Tahun 2019 jika bagi kami di Gerindra pasti sepakat 100 persen wajib ganti presiden sekiranya enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya sebab kebijakan-kebijakannya itu tak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan,\" ujar Fadli di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Fadli malah mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi yang menandatangani Undang-undang Presiden Nomor 20 Tahun 2018 seputar Pemakaian Kekuatan Kerja Asing.
Fadli beranggapan mesti pemerintah membikin kebijakan yang melindungi para petani.
Namun dikala kita lagi kuat, produksi lagi naik-naiknya kita semestinya ekspansif membuka jalan masuk pasar dari luar agar mendapatkan produk dari Indonesia,\" sebut Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Tertib Presiden Nomor 20 Tahun 2018 seputar Pengaplikasian Kekuatan Kerja Asing.
Perpres ini diinginkan dapat memudahkan energi kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan pembenaran ekonomi nasional.
Dalam perpres ini diceritakan, tiap pemberi kerja TKA yang mengaplikasikan TKA wajib mempunyai agenda pemakaian daya kerja asing (RPTKA) yang dilegalkan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Tetapi, pemberi kerja TKA tak seharusnya mempunyai RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang yakni:
a. pemegang saham yang menjabat member direksi atau member dewan komisaris pada pemberi kerja TKA
b. pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing
c. TKA pada tipe profesi yang diperlukan pemerintah. Untuk profesi yang bersifat darurat dan mendesak, berdasarkan perpres ini, pemberi kerja TKA bisa mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan peresmian RPTKA terhadap menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari kerja sesudah TKA berprofesi. Dalam perpres ini juga ditegaskan, tiap TKA yang berprofesi di Indonesia mesti mempunyai visa tinggal terbatas (vitas) untuk berprofesi yang dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA terhadap menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang regulasi dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.
Permohonan vitas sebagaimana dimaksud sekalian bisa diwujudkan permohonan izin tinggal sementara (itas).
Izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberi paling lama dua tahun dan bisa diperpanjang pantas dengan ketetapan hukum perundang-undangan.
Demikianlah Artikel Devisa Kali ini Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak Indonesia Kacau
Sekian Artikel Fadli Zon: Aku Sepakat 100 Persen #2019GantiPresiden, Apabila Tak
Indonesia Kacau, mudah-mudahan bisa dipahami anda semua. baiklah, sekian artikel kali ini, Salam Indonesia.
Komentar
Posting Komentar